Koperasi Butuh Tim Lobi

Masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen atau produsen, tetapi juga sebagai warga negara. Terlibat politik atau tidak, sebagai warga negara, kita akan merasakan dampak dari sebuah kebijakan politik.

Kebijakan politik memiliki  kekuatan untuk mengendalikan pasar bahkan memanipulasinya. Akibatnya, pelaku usaha baik dari korporasi maupun koperasi perlu mempertimbangkan politik dalam menyusun prospek bisnisnya.

Secara umum, kita perlu memahami bahwa para penyelenggara negara merupakan kumpulan individu-individu yang memiliki preferensi dalam memanfaatkan peluang untuk mengambil keuntungan baik untuk pribadi maupun kelompoknya.

Sebagaimana analisa William H. Riker, dalam Political Science and Rational Choice (1994), kita akan menimbang-nimbang tindakan kita tergantung keyakinan, nilai, dan selera kita.

Berangkat dari hal tersebut, kita akan memilih opsi terbaik untuk memaksimumkan keuntungan kita sebagai individu. Namun, tetap saja, ini tidaklah mudah, karena walaupun masing-masing individu punya keinginan,  tidak semua keinginan mudah digapai.

Kendala ini terjadi karena dua hal, pertama karena ada kendala sumber daya dan yang kedua buruknya keterampilan untuk menggapainya. Selain itu, “tekanan” strutruktural maupun kultural di masing-masing ruang waktu juga memiliki peran besar bagi individu untuk menahan diri.

Dengan demikian, sebaiknya sebagai individu, masyarakat mulai mencoba menafsirkan realitas politik agar bisa mengoptimalkan atau setidaknya mempertahankan bisnis mereka.

Tantangannya, orang-orang Indonesia terkesan malas untuk mengawasi dinamika politik. Mereka sering berfikir, terlalu membuang-buang waktu dan sumber daya mengikuti apalagi terlibat politik.

Opini ini dibuktikan, dari berbagai lembaga riset, bahwa masyarakat kita sering tidak tahu rekam jejak para pejabat yang  bertanggungjawab dengan masa depan mereka.

Padahal penggiat koperasi butuh melek politik. Karena  para politisi dan para pejabat memiliki kekuatan untuk membuat regulasi yang mampu mengalokasikan insentif sumber daya dan menjamin kondusifitas iklim ekonomi.

Sayangnya, kita lebih senang menarik diri dari proses melobi para politisi dan para pejabat. Kita lebih nyaman menunggu “kelompok lain” memulai lobi, dan kita menjadi pendompleng untuk  memungut “keuntungan” yang tak berarti.

Menjadi lebih bahaya jika, semua kelompok memilih menjadi pendompleng dari pada pelobi. Ini mengakibatkan, minimnya stakeholder yang berpihak pada ide-ide koperasi inovatif.

Menurut analisa Mancur Olson, dalam The Logic of Collective Action (1965), perusahaan besar lebih mampu melobi pemerintah karena bagi perusahaan  keuntungan yang dihasilkan oleh lobi lebih besar ketimbang onkos lobinya. Sedangkan, bagi perusahaan kecil ongkos lobi dirasa lebih besar daripada hasilnya.

Mental perusahan kecil dalam urusan lobi juga terjadi di koperasi. Lobi masih dianggap hal terlalu berisiko bagi koperasi, padahal manfaat yang diperoleh bisa jadi menghasilkan hal-hal progresif bagi ekosistem koperasi di masa depan.

Memang, melakukan proses lobi pasti ada biayanya, dan hasilnya bahkan bisa dinikmati oleh semua orang yang tidak terlibat dalam proses lobi.

Kita jangan terlalu naif,  kebijakan yang pro koperasi inovatif tidak hadir begitu saja, ia perlu upaya, tekanan dan insentif untuk membujuk kelompok-kelompok untuk bergabung mendukung koperasi inovatif.

Untuk memulai lobi pada para pemangku kepentingan, para penggiat koperasi perlu menginisasi tim lobi yang ramping. Karena pada tim lobi yang ramping setiap kontribusi orang mudah diukur secara sepadan. Tim ini bertugas untuk mengaggregasi dan mengkalkulasi setiap kepentingan stakeholder yang ada pada agenda-agenda pembangunan koperasi. (Wildanshah)