Koperasi Harus Hindari Proyek Gajah Putih

“Proyek gajah putih” adalah istilah yang merujuk pada proyek yang prestius namun tidak menguntungkan secara bisnis. Proyek gajah putih merujuk pada bisnis yang sedang berjalan maupun yang telah selesai.

Merujuk sejarah, konsep “Gajah putih” telah dikenal di masa-masa kerajaan kuno di Asia Timur, seperti Laos, Kamboja dan Thailand.

Pada masa itu, gajah putih dianggap sebagai hewan suci. Dapat dikatakan, hanya keluarga-keluarga kaya raya yang mampu memiliki gajah putih, dan pada kenyataannya hanya keluarga raja yang mampu merawatnya.

Raja yang memiliki  gajah putih sangat di hormati. Namun pemilik gajah putih terpaksa mengeluarkan biaya besar untuk memelihara “hewan suci”.

Keberadaan gajah putih seperti berkah sekaligus kutukan bagi penerimanya. Berkah karena gajah putih dapat meningkatkan status sosial pemiliknya dan kutukan karena perlu biaya mahal  untuk sesuatu yang tidak memiliki  manfaat ekonomis.

Proyek gajah putih yang terkenal di alami oleh warga Detroit. Pada tahun 1960-an, pemerintah kota tersebut, menginisiasi proyek Detroit People Mover (DPM). Agenda DPM diharapkan mampu menjadi transportasi cepat yang dapat menampung 65.000 penumpang setiap hari.

Ironisnya, setelah proyek ini selesai pada tahun 1987, alat transportasi ini hanya diakses oleh 6.000 orang perhari. Ini menunjukan proyek DPM tidak hemat biaya dan menguras anggaran begitu besar untuk perawatan.

Proyek gajah putih juga terjadi diberbagai proyek di Indonesia,  seperti proyek monorel  dan Lintas Raya Terpadu (LRT) di DKI Jakarta yang kini masih menjadi polemik hingga sekarang. akibat beban biaya tetap (fixed costdan biaya variabel (variable cost) menjadi jembakan yang sangat menjerat produktifitas di sektor.

Koperasi perlu memetik hikmah dari fenomena gajah putih. Kita perlu cermat menganalisis setiap proyek besar, ikonik atau raksasa dengan manajemen dan strategi alokasi sumber daya kritis.

Banyak anggapan di Indonesia, bahwa  negeri kita kekurangan infrastruktur. Padahal, yang terjadi sebaliknya, ini lebih pada kekeliruan alokasi sumber daya yang ambisius dalam membuat proyek “ikonik” yang terlalu mahal, dan diperparah karena perawatanya yang sangat boros sehingga membuang sumber daya yang seharusnya bisa dialokasikan pada sektor-sektor lainnya.

Sejarah membuktikan proyek gajah putih selalu gagal memiliki tujuan yang jelas. Singkatnya, proyek gajah putih terlalu berorientasi pada gengsi alih-alih pada fungsi dan sindrom ini juga mengjangkit koperasi kita.

Bagaimana fenomena gajah putih melanda koperasi? Biasanya hal ini dimulai saat justikasi pasca proyek lebih sering dibahas ketimbang pada persiapan pra proyek.

Ekspektasi keberhasilan terlalu dibesar-besarkan karena buruknya analisis risiko. Selain itu, proyek yang diinisasi tercampur dengan kepetingan politik.

Untuk menghindari ini, koperasi kita butuh keberanian memisahkan kepentingan sponsor proyek dengan manajeer proyek. Sponsor proyek berperan memberikan dukungan kepada manajer proyek, bukan malah “mengelola” proyek.

Koperasi perlu memperbaiki prosedur untuk mengidentifikasi resiko tata kelola proyek besar dengan ukuran yang paling realistis. Dengan demikian, koperasi menjamin pada setiap proyek ada target waktu, biaya, spesifikasi yang dapat disepakati oleh kapasitas masing-masing pihak.

Indikator kinerja dan sumber daya harus dihitung secara presisi dengan nilai kegunaannya bagi kesejahteraan seluruh anggota koperasi. Karena jelas bagi masyarakat miskin, mereka lebih butuh dan mampu memelihara “sapi putih” untuk meningkatkan kualitas hidup, daripada “gajah putih”. (Wildanshah)